KKP desak nelayan Jateng segera ganti alat tangkap ikan

8
404

KKP desak nelayan Jateng segera ganti alat tangkap ikan

KKP desak nelayan Jateng segera ganti alat tangkap ikan

744 kapal nelayan cantrang di Jawa Tengah akan berganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saifuddin, mengatakan telah memberi batas waktu penggantian alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan Jateng sampai 2019.

“Kami sudah memberikan izin penggantian ukur ulang kapal nelayan cantrang di Jateng sampai 76 persen. Dari 770 kapal nelayan yang ada saat ini, 744 unit di antaranya sudah bersiap mengganti alat tangkap ramah lingkungan. Yang semula kapal-kapalnya tidak sesuai ukuran atau di bawah 30 GT, diubah semua sesuai izin pemerintah pusat. Sejalan dengan hal itu, mereka juga harus membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ungkapnya di Gedung BPPI kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (5/4).

Izin pusat yang dimaksud yakni Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang penindakan dan pencegahan pungli. Dengan perubahan ukuran kapal, kata Saifuddin, maka wilayah tangkapan para nelayan itu bisa diperluas sampai perairan Natuna, Laut Sulawesi dan Maluku.

Ia menjamin hasil tangkapan mereka pun lebih banyak dan lebih ramah lingkungan. Saifuddin mengatakan telah memberikan alternatif alat tangkap yang bisa digunakan nelayan jika mengganti cantrangnya.

“Nelayan Jawa Tengah bisa menggunakan alat tangkap gillnet (jaring insang) porsen, bubu lipat ikan, bubu rajungan, pancing ulur, rawai dasar. Tinggal mereka ingin pakai yang mana,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, ia menyebut 744 kapal nelayan itu sudah bersiap mengganti cantrang. Hal itu mengingat pemakaian cantrang cenderung merugikan nelayan kecil lantaran penggunaannya yang merusak ekosistem laut.

“Kita berharap mereka secepatnya ganti cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah maksimal setahun ke depan,” terangnya.

Pilihan Redaksi  Dendam, pria di Pekanbaru lempar bom molotov ke toko ponsel

Ia mengatakan untuk program ukur ulang kapal, KKP memeroleh pendapatan sebesar Rp 3,4 miliar. Kemudian untuk izin penggantian cantrang memperoleh pendapatan Rp 2,9 miliar. “Jadi totalnya mencapai Rp 6,3 miliar,” pungkasnya.

Baca Juga : Melawan petugas, WN Bulgaria pelaku skimming ditembak mati