Kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Banten masuk persidangan

4
427

Kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Banten masuk persidangan

Kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Banten masuk persidangan

Di tengah kabar yang membuat warga Banten cukup resah terkait pernyataan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebutkan ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Kabupaten Pandeglang, Banten, hunian darurat atau shelter tsunami di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pendeglang justru terkendala kasus dugaan korupsi.

Proyek tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp 18.232.143.000 telah menyeret tiga orang yang kini menjalani proses persidangan. Ketiga orang terbit yakni Direktur PT Tidar Sejahtera (TS), Takwin Ali Muchtar, Manajer PT TS, Wiyarso Joko Pranolo dan PPK Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Gunawan.

“Sudah kita limpahkan semua ke kejaksaan (Kejati Banten) dan sekarang sudah dalam tahap persidangan,” kata Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah, Rabu (4/4).

Pembangunan shelter tersebut merupakan bentuk antisipasi atas potensi tsunami yang ada di wilayah Pandeglang. Namun upaya antisipasi untuk darurat bencana tersebut harus mangkrak akibat kasus dugaan korupsi.

Proyek yang dananya bersumber dari APBN tersebut dikelola oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Proyek yang dinilai merugikan negara Rp 16 miliar lebih tersebut dimenangkan pihak PT TS.

Kasus tersebut diusut dari laporan dugaan pemerasan yang dilakukan Ahmad Gunawan kepada pelaksana proyek. Ahmad Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dituding meminta fee sebesar 8 persen dari real cost. Karena baru menerima fee Rp 80 juta, Ahmad Gunawan diduga sengaja membuat mundur batas akhir pekerjaan.

Pilihan Redaksi  Dendam, pria di Pekanbaru lempar bom molotov ke toko ponsel