Biro Hukum Pemprov DKI Sebut Anies Tak Buat Perda Penutupan Jatibaru

5
289

Biro Hukum Pemprov DKI Sebut Anies Tak Buat Perda Penutupan Jatibaru

biro hukumBiro Hukum,Penataan PKL di Tanah Abang. ©2017 

Sebanyak 27 pertanyaan dicecar oleh penyidik pada Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkunan Hidup di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Okie Wibowo, di Polda Metro Jaya. Okie diperika terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Tadi saya berdua sama teman saya, saya dikasih 27 pertanyaan seputar penataan kawasan Tanah Abang. Intinya, bagaimana pendapat biro hukum terkait kebijakan penataan kawasan Tanah Abang tersebut,” ujar Okie usai pemeriksaan selama  hampir lima jam di lokasi, Senin (12/3).

Dalam pemeriksaan ini, dia membawa data-data sesuai dari intruksi dari Anies.

“Instruksi dari bapak gubernur, No 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan Tanah Abang. Lalu ada kajian berupa saran dan masukan dari kami terkait hal itu,” katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan, Anies tidak membuat peraturan terkait penutupan jalan tersebut melainkan hanya instruksi.

“Salah satunya untuk Dishub menyediakan shuttle bus di situ, termasuk Dirut PT Transjakarta menyediakan shuttle bus, kemudian Kepala Dinas UMKM menata PKL yang ada di situ,” ujarnya.

Dalam hal ini, Okie juga menyebutkan tidak mengetahui apakah pihak Pemprov DKI mengundang kepolisian atau tidak saat pembentukan kebijakan tersebut.

“Saya tidak tahu, yang tahu dinas perhubungan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya sebelumnya sudah meminta keterangan Wakil Kepala Dina Perhubungan, Sigit Widjatmoko, dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ferdinand Ginting, Jumat (9/3) lalu.

Pilihan Redaksi  Modus Samarkan Ganja dengan Campuran Bubuk Kopi, Guru SD ini Ditangkap